“Politik bertarung, pemerintahan yang menghubungkan menyambung.”
Yang kita butuhkan sekarang bukan ‘politik’ (政治), melainkan ‘pemerintahan yang menghubungkan’ (通治).
Mengapa Harus ‘Pemerintahan yang Menghubungkan’ (通治)?
Secara tradisional, kita menyebut pengelolaan negara sebagai “politik” (政治). Karakter 正 berarti “benar”, 治 berarti “memerintah”. Artinya meluruskan yang bengkok dan membangun ketertiban.
Tapi yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini sedikit berbeda. Jika kita melihat banyak masyarakat yang mengalami krisis saat ini, mereka tidak runtuh karena masalah muncul — mereka runtuh karena salurannya tersumbat.
Suara tidak sampai ke atas. Ketidakpuasan tidak terselesaikan dalam kerangka institusi. Pandangan dunia masing-masing pihak sama sekali tidak bersinggungan.
Karena itu, lebih tepat mengatakan “pemerintahan yang menghubungkan (通治) tidak ada” daripada “politik telah gagal”.
通 dalam 通治 berarti “menembus, menghubungkan”. Membuka jalan, memperlancar komunikasi, menyambungkan institusi. Melancarkan yang tersumbat dan menyambung kembali yang terputus — itulah bentuk pemerintahan ini.
Ketika Koneksi (通) Tersumbat di Empat Arah
Sebelum berbicara tentang “pemerintahan yang menghubungkan”, kita harus jelas dulu apa yang perlu dihubungkan. Secara garis besar, ada empat bidang.
Koneksi Jalan — 道路
Transportasi, logistik, perdagangan, pergerakan manusia. Bisakah kota dan desa, pedalaman dan pesisir, satu negara dan negara tetangganya saling menjangkau?
Koneksi Kata — 言語
Media, informasi, pendidikan, bahasa, jaringan digital. Bisakah lapisan masyarakat dan generasi yang berbeda berbagi fakta yang sama dan saling bertukar pendapat?
Koneksi Institusi — 制度
Hukum, administrasi, pajak, sistem kesejahteraan. Apakah prosedur antara pusat dan daerah, antara birokrasi dan warga negara saling terhubung?
Koneksi Hati — 共感
Empati minimal antara yang memerintah dan yang diperintah, mayoritas dan minoritas, kelompok dengan ideologi berbeda. Apakah perasaan “orang itu juga manusia seperti saya” masih terjaga?
Secara historis, selama keempat bidang ini kurang-lebih berfungsi, masyarakat bertahan. Sebaliknya, ketika keempat sumbu tersumbat secara bersamaan, terjadi ledakan. Begitu dengan Roma, begitu dengan dinasti-dinasti Tiongkok, dan totalitarianisme abad ke-20 pun tidak terkecuali.
Ketika Politik Ada, tapi Pemerintahan yang Menghubungkan Tidak
Apa yang sering kita saksikan hari ini tampak seperti ini:
Politik ada. Setiap hari di berita, orang bertarung. Narasi dibingkai, pihak-pihak dipisahkan, pendukung dimobilisasi.
Tapi pemerintahan yang menghubungkan tidak ada. Konflik tidak berkurang. Kehidupan tidak membaik, dan orang-orang semakin tidak saling memahami.
Ini karena politik terlalu terobsesi pada “kebenaran” (正).
“Aku benar, kamu salah. Aku berjuang untuk menegakkan keadilanku.”
Politik semacam ini memang diperlukan. Politik yang bertarung masih lebih baik daripada politik yang menyembunyikan konflik.
Tapi jika yang ada hanya pertarungan tanpa “penyambungan”, politik segera menjadi industri yang memperdalam kebuntuan komunikasi. Sebab untuk mempertahankan basis pendukung, lawan harus dijadikan kejahatan mutlak — seseorang yang bahkan tidak perlu diajak bicara.
Di titik inilah politik dan pemerintahan yang menghubungkan benar-benar berpisah jalan.
- Politik (政治): Seni berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah
- Pemerintahan yang Menghubungkan (通治): Terlepas dari benar atau salah, seni menjaga saluran agar masyarakat tidak pecah
Salah satu saja tidak cukup. Masalahnya, banyak negara saat ini mencurahkan seluruh energi untuk yang pertama dan mengabaikan yang kedua.
Perang Pun Adalah “Bentuk Koneksi (通) yang Paling Buruk”
Biasanya kita menyebut perang sebagai “kegagalan dialog”. Tapi jika dilihat lebih dingin:
“Perang adalah ‘pesan’ paling kejam dan paling mahal yang muncul setelah semua upaya berkomunikasi dengan kata-kata hancur berantakan.”
Pemberontakan, kerusuhan, perang saudara, perang antarnegara selalu mengatakan hal yang sama:
“Karena kalian tidak mendengar kata-kata kami, tidak ada pilihan lain selain berbicara dengan api, darah, dan mayat.”
Baru setelah perang berakhir, gencatan senjata, negosiasi, kesepakatan, dan dialog rekonstruksi dimulai. Ironisnya, ketika pemerintahan yang menghubungkan tidak berfungsi tepat waktu, peranglah yang secara paksa “membuka saluran” — meski terlambat.
Maka tujuan pemerintahan yang menghubungkan (通治) sederhana:
“Memelihara saluran komunikasi, institusi, dan hubungan sejak dini, agar perang tidak menjadi saluran terakhir.”
Jika itu gagal, pada akhirnya kita akan kembali menyaksikan dunia di mana yang berbicara bukan manusia, melainkan peluru dan pengungsi.
Etika Minimum Pemerintahan yang Menghubungkan
Lalu, apa yang seharusnya menjadi standar pemerintahan yang menghubungkan (通治)? Diringkas sangat singkat dalam dua kalimat:
Jangan sengaja semakin menyumbat yang sudah tersumbat
Media, pendidikan, debat, pelaporan, whistleblowing, partisipasi warga. Begitu saluran-saluran ini mulai ditutup karena dianggap tidak nyaman, rezim menjadi “lebih nyaman” — tapi masyarakat mulai membusuk.
Jangan sengaja menciptakan tempat yang tidak terjangkau oleh suara
Kelompok-kelompok yang dikelompokkan menjadi satu massa dengan label “mereka”. Pinggiran yang hampir tidak mengalami perubahan kebijakan meskipun sudah berteriak sekeras apa pun. Semakin besar wilayah ini, semakin besar kemungkinan suatu hari yang menerobos keluar bukan bahasa politik, melainkan bahasa kekerasan.
Tidak ada penguasa yang bisa sempurna. Tapi antara seseorang yang memiliki kehendak untuk menghubungkan dan seseorang yang tidak peduli apakah semuanya tersumbat — perbedaannya jelas.
Usulan: Bicarakan Pemerintahan yang Menghubungkan, Bukan Sekadar Politik
Ini bukan tentang menghapus politik. Seni mengungkap konflik dan bertarung itu perlu.
Hanya saja, saya pikir kata yang perlu lebih sering kita ucapkan di zaman ini lebih dekat ke “pemerintahan yang menghubungkan” daripada “politik”.
Bukan siapa yang memukul lebih keras, melainkan siapa yang berhasil menghubungkan manusia lebih luas, lebih dalam, dan lebih lama.
Ini berlaku untuk negara, perusahaan, maupun komunitas.
Kekuasaan seharusnya dinilai bukan dari seberapa banyak yang dikendalikannya, melainkan dari seberapa banyak orang yang berhasil dihubungkannya satu sama lain.
Politik bertahan meski dihujat karena perebutan kekuasaan. Tapi ketika pemerintahan yang menghubungkan runtuh, seluruh masyarakat ikut runtuh bersamanya.
Karena itu, di zaman ini saya ingin bertanya kembali:
Apakah kita sedang berpolitik — atau sedang menjalankan pemerintahan yang menghubungkan?
Dan siapa, sampai sejauh mana, yang benar-benar ingin kita hubungkan?